Menentukan Apakah Polis Claimable atau Tidak
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) mendefinisikan Asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: Dari definisi diatas, diperoleh 4 (empat) unsur utama Asuransi, sebagai berikut: 1. Perjanjian. Perjanjian atau Persetujuan menurut […]
Batasan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Wajib Diketahui Pengusaha
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah topik sensitif yang diatur ketat dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Bagi pengusaha, memahami batasan dan prosedur hukum adalah wajib untuk menghindari sengketa dan denda. Tiga Alasan PHK yang Paling Sering Menjadi Sengketa Penting: Sebelum mengambil keputusan PHK, pengusaha wajib berunding dengan pekerja dan/atau serikat pekerja, serta mengupayakan penyelesaian melalui mediasi […]
Tiga Pilar Kepatuhan Hukum Perusahaan (Legal Compliance) yang Harus Diperhatikan Setiap Direksi
Kepatuhan hukum (legal compliance) adalah fondasi bagi perusahaan yang ingin tumbuh berkelanjutan dan terhindar dari sanksi. Advokat Murat dan Rekan, dengan latar belakang korporasi yang kuat, mengidentifikasi tiga pilar utama yang wajib dipenuhi direksi: 1. Kepatuhan Struktur Dasar dan Tata Kelola (Governance) Ini mencakup legalitas akta pendirian, izin usaha, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas. […]
Pentingnya Mediasi dalam Sengketa Bisnis: Mengapa Non-Litigasi Lebih Menguntungkan?
Sebagai kantor hukum, Murat dan Rekan selalu mengedepankan penyelesaian masalah secara non-litigasi, seperti mediasi dan negosiasi, sebelum memilih jalur pengadilan (litigasi). Mengapa pendekatan ini menjadi pilihan utama? Keuntungan Utama Non-Litigasi Kantor Hukum Murat dan Rekan memanfaatkan pengalaman para advokatnya di korporasi untuk merancang strategi non-litigasi yang efektif, memastikan Anda mendapatkan solusi terbaik tanpa harus berlarut-larut […]